Di Medan sendiri, angka backlog perumahan masih berkisar sekitar 35 ribu unit, terutama di kawasan pinggiran seperti Medan Marelan, Medan Labuhan, dan sebagian Medan Tuntungan.
Rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah di kawasan tersebut masih menyewa rumah petak dengan tarif Rp500 ribu–Rp800 ribu per bulan, atau tinggal di rumah orang tua karena harga tanah yang makin melambung.
“Kalau bunga cuma enam persen, mungkin kami bisa cicil rumah sendiri. Tapi ya… asal prosesnya jangan ribet,” kata Jefri, warga Medan Labuhan yang bekerja sebagai buruh harian, ketika ditemui usai acara.
Program ini diharapkan bisa menekan angka backlog sekaligus menggairahkan sektor konstruksi lokal.
Pengembang kecil dan tukang bangunan tentu menanti efek domino dari program ini: proyek jalan, toko material hidup lagi, dan warung kopi di sebelah lokasi pembangunan kembali ramai.
Kalau semua janji tadi benar-benar jalan, bukan tidak mungkin beberapa tahun lagi, pemandangan rumah layak huni di Medan dan sekitarnya tak lagi sekadar poster di spanduk sosialisasi.
Tapi ya… seperti biasa, rakyat masih menunggu—apakah “rumah untuk semua” ini benar bisa dicicil, atau lagi-lagi cuma “rencana indah di papan presentasi PowerPoint”.(Anggi)
