TERITORIAL24.COM, MEDAN — Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IV DPRD Medan pada Selasa (25/11/2025) mendadak panas.
Penyebabnya: bantuan penanganan banjir dari Bank Dunia senilai Rp1,5 triliun—yang sejak 2022 bisa dimanfaatkan Pemko Medan—terancam hangus karena tak kunjung dijalankan.
Ketua Komisi IV DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, memimpin langsung rapat yang menghadirkan Dinas Perkimcikataru, Dinas SDABMBK, Biro Otda Pemprovsu, dan sejumlah perwakilan kecamatan. Paul tak menutupi kekecewaannya.
Ia menilai Bappeda Pemko Medan sebagai Ketua Tim Pokja penanganan banjir telah abai, bahkan terkesan “memelihara” masalah banjir.
Menurut Paul, proyek dari Bank Dunia ini tidak disentuh karena tidak memberikan fee proyek. Sementara anggaran dari APBD—yang mencapai sekitar Rp1 triliun setiap tahun sejak 2022—justru berjalan mulus meskipun hasilnya dinilai jauh dari memuaskan.
“Banjir ini persoalan serius. Tapi bantuan Rp1,5 triliun malah tak tersentuh. Apa karena tak ada fee proyeknya? Sementara APBD langsung dikebut. Dugaan kita selama ini seakan terbukti,” ujar Paul dengan nada kecewa.
Keterangan dari Devin, perwakilan Biro Otda Pemprovsu, menguatkan kekhawatiran itu.
Ia menjelaskan bahwa sejak 2022 Pemko Medan sudah bisa memulai pembebasan lahan dan penetapan lokasi, namun hingga memasuki batas akhir kontrak—Desember 2025—pekerjaan enam kegiatan prioritas justru masih mandek. Bahkan, waktu yang tersisa hanya sekitar tujuh bulan.
Anggota Komisi IV lainnya, Lailatul Badri, ikut geram. Ia menyebut seluruh proses nyaris berhenti di tengah jalan.
“Enam bulan sebelum jatuh tempo, masih belum ada progres signifikan. Ini persoalan banjir, bukan proyek main-main,” ujarnya.
Senada, anggota Komisi IV Jusuf Ginting menyoroti minimnya koordinasi antarlembaga, termasuk tidak dilibatkannya DPRD dalam proses perencanaan.
“Padahal kita bisa beri masukan untuk percepatan. Tapi kita saja tidak pernah diajak bicara,” katanya.
Menutup rapat, Paul meminta Pemko Medan bergerak cepat agar bantuan tidak hilang begitu saja. Komisi IV berencana menggelar RDP lanjutan dengan menghadirkan Bappeda, BPN, serta BBWS Sumatera II. Perkimcikataru juga diminta menghadirkan camat dan lurah yang wilayahnya menjadi lokasi proyek penanganan banjir.
