TERITORIAL24.COM,JAKARTA – Era di mana korporasi bisa “memagari” hutan negara secara ilegal nampaknya sedang menuju kiamat.
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi menyerahkan 893.002,38 hektar lahan hasil penguasaan kembali oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), Rabu (24/12/2025).
Ini bukan sekadar seremonial, melainkan pernyataan perang terhadap penguasaan aset negara tanpa izin.
Efek Jera Triliunan: Saatnya Korporasi “Muntahkan” Keuntungan
Negara tidak hanya mengambil tanahnya kembali, tapi juga menguras brankas para pelanggar.
Uang denda administratif senilai Rp 2,34 triliun berhasil ditarik dari 20 perusahaan sawit dan 1 raksasa nikel.
Pesannya jelas: Berbisnis di atas lahan ilegal itu mahal harganya.
Rekor 400%: Melibas Target, Mengamankan Rp 150 Triliun
Dalam waktu singkat, hanya 10 bulan, Satgas PKH telah “mengamankan” total lahan seluas 4,08 juta hektar. Pencapaian gila ini menyentuh angka 400% dari target awal.
Jika diuangkan, nilai lahan yang berhasil diselamatkan dari tangan-tangan jahil mencapai lebih dari Rp 150 triliun.
Operasi Sapu Bersih: Dari Sawit Hingga Skandal Gula
Tak berhenti di urusan pohon, Kejaksaan RI juga menyetorkan Rp 4,28 triliun hasil rampasan dari kasus korupsi kelas kakap:
Mafia CPO: Grup Musim Mas dan Permata Hijau dipaksa setor Rp 3,7 triliun.
Impor Gula: Menyumbang Rp 585 miliar ke kas negara.
Total Rp 6,62 triliun kini berpindah tangan ke Menteri Keuangan sebagai bukti bahwa penegakan hukum bisa menjadi mesin pendapatan negara yang efektif.
Hutan untuk Rakyat, Bukan untuk “Geng” Tertentu
Lahan sawit seluas 1,7 juta hektar kini dialihkan pengelolaannya ke PT Agrinas Palma Nusantara, sementara kawasan kritis seperti Taman Nasional Tesso Nilo akan dipaksa hijau kembali.
“Hukum harus tegak,Kita pastikan hutan ini dikelola untuk rakyat, bukan kepentingan segelintir kelompok,” tegas Jaksa Agung Burhanuddin.
