TERITORIAL24.COM, TAPSEL — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution berencana meringankan biaya pendidikan bagi korban bencana banjir dan longsor di sejumlah daerah di Sumatera Utara.
Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas program sekolah gratis tahap pertama serta memberikan relaksasi biaya kuliah bagi keluarga terdampak bencana.
Bobby mengatakan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) yang semula direncanakan mulai berjalan pada 2026 di Kepulauan Nias akan diperluas cakupannya. Daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor, seperti Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Kabupaten Langkat, dan Tapanuli Utara, akan dimasukkan dalam prioritas pelaksanaan program tersebut.
“SMA, SMK, dan SLB negeri tahun depan memang kita prioritaskan untuk Kepulauan Nias. Namun karena sejumlah daerah lain terdampak bencana, maka akan kita gratiskan juga,” kata Bobby usai menghadiri perayaan Natal di Desa Simataniari, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sabtu, 27 Desember 2025.
Selain pendidikan menengah, Bobby menyatakan pemerintah provinsi juga akan membantu meringankan biaya pendidikan mahasiswa yang orang tuanya terdampak bencana.
Menurutnya, banyak keluarga korban banjir dan longsor kehilangan mata pencaharian sehingga membutuhkan dukungan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak mereka.
Sebelumnya, Bobby meninjau Gereja GEPKIN dan Gereja GKPA Huta Godang di wilayah tersebut. Dalam kesempatan itu, ia memastikan pemerintah akan membantu pemulihan lahan pertanian warga yang rusak akibat bencana, termasuk sawah dan kebun.
“Rumah warga yang rusak, baik ringan, sedang, berat, maupun hilang akan diperbaiki. Lahan pertanian juga akan kita pulihkan, mulai dari bibit sampai pengolahan lahannya. Gereja, sekolah, dan fasilitas umum lainnya juga akan kita bantu perbaiki,” ujar Bobby kepada warga.
Ia menyebutkan proses pemulihan dilakukan secara bertahap dan meminta masyarakat bersabar. Saat ini, sejumlah daerah terdampak bencana masih berada dalam tahap pembersihan material longsor dan perbaikan akses jalan, yang dilakukan bersama oleh masyarakat, TNI, Polri, dan pemerintah daerah.
