Kota Medan

Belajar dari Banjir, Rico Waas Siapkan Sistem Mitigasi Terpadu

233
×

Belajar dari Banjir, Rico Waas Siapkan Sistem Mitigasi Terpadu

Sebarkan artikel ini

TERITORIAL24.COM, MEDAN – Persoalan banjir masih menjadi pekerjaan rumah terbesar bagi Pemerintah Kota Medan.

Di tengah intensitas hujan yang kian sulit diprediksi, pemerintah kota menyiapkan langkah mitigasi yang lebih sistematis—belajar dari pengalaman banjir yang berulang dalam beberapa tahun terakhir.

Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, memaparkan strategi itu dalam sesi podcast bertema “Mitigasi Bencana” di Studio Antara Sumatera Utara, Kamis, 19 Februari 2026.

Menurutnya, respons cepat dan koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci saat cuaca ekstrem terjadi.

“Begitu hujan deras turun, kami langsung berkoordinasi, terutama dengan BPBD, untuk pemantauan spesifik di lapangan,” kata Rico.

Salah satu indikator yang dipantau adalah kondisi wilayah pegunungan yang menjadi hulu sejumlah sungai di Medan.

Pemerintah kota berupaya memprediksi potensi banjir kiriman dengan membaca debit air serta perubahan warna sungai sebagai alarm dini.

Laporan real-time dari kecamatan juga dikumpulkan untuk memastikan titik kenaikan air dan kesiapan evakuasi warga.

Rico menyebut sistem evakuasi telah disiapkan, termasuk penentuan lokasi pengungsian. “Kita menyiapkan sistemnya, mulai dari pemantauan cuaca hingga prosedur evakuasi. Semua harus berbasis pengalaman lapangan,” ujarnya.

Penanganan banjir, menurut dia, telah masuk dalam perencanaan musyawarah pembangunan daerah dan program Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi.

Namun pengerjaannya dilakukan bertahap, dengan fokus awal di kawasan Medan bagian utara—Medan Belawan, Medan Labuhan, Medan Marelan, dan Medan Deli—yang kerap terdampak genangan maupun banjir rob.

Selain faktor cuaca ekstrem, Rico mengakui banjir di Medan merupakan akumulasi berbagai persoalan: pendangkalan sungai, tumpukan sampah yang menyumbat drainase, serta kapasitas sungai yang tak lagi memadai menampung debit air. Normalisasi dan pelebaran sungai menjadi kebutuhan mendesak.

Meski kewenangan pengelolaan sungai berada di tangan pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai, pemerintah kota, kata Rico, terus mendorong koordinasi intensif agar solusi permanen bisa dicapai.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *