TERITORIAL24.COM, MEDAN – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) kembali menorehkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sergai berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah tersebut diserahkan dalam acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yang berlangsung di Auditorium BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, Medan, Jumat (29/5/2026).
Penghargaan itu diterima langsung oleh Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya bersama sejumlah kepala daerah lainnya dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Utara.
Raihan WTP kedelapan secara beruntun ini menjadi indikator bahwa Pemkab Sergai mampu menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah secara konsisten. Tidak hanya memenuhi standar akuntansi pemerintahan, tetapi juga menunjukkan komitmen terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Bupati Serdang Bedagai H. Darma Wijaya menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
Menurutnya, opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
“Alhamdulillah, opini WTP ini merupakan hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sergai. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Darma Wijaya.
Bupati yang akrab disapa Bang Wiwik itu menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk DPRD Serdang Bedagai serta masyarakat yang terus mengawal jalannya pembangunan daerah.
Menurutnya, opini WTP harus menjadi fondasi untuk memperkuat integritas aparatur sipil negara, meningkatkan profesionalisme birokrasi, serta memastikan pelayanan publik semakin berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat.
