MEDAN I TERITORIAL24.COM – Politisi muda Partai Demokrat, Ahmad Afandi Harahap, mengkritik sistem pelayanan perbaikan Lampu Penerangan Jalan (LPJ) di Kota Medan yang dinilai belum merata. Ia meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Irsan Idris Nasution, terutama dalam perencanaan dan pemerataan pelayanan kepada masyarakat.
Ahmad Afandi menilai, penanganan kerusakan LPJ yang disebut terfokus pada satu kecamatan membuat warga di wilayah lain harus menunggu antrean lebih lama untuk mendapatkan pelayanan.
“Bayangkan, Kota Medan memiliki 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Kalau perbaikan lampu penerangan jalan hanya difokuskan di satu kecamatan, bagaimana dengan masyarakat di kecamatan lainnya yang juga membutuhkan pelayanan?” tegasnya, Sabtu 31 Oktober 2026.
Menurut Afandi, lampu penerangan jalan merupakan fasilitas publik yang berperan penting dalam menunjang keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, khususnya pada malam hari. Karena itu, pengaduan warga harus ditangani secara cepat dengan mempertimbangkan tingkat urgensi dan pemerataan pelayanan.
Ia meminta Dinas Perhubungan Kota Medan membenahi sistem kerja, mulai dari pendataan kerusakan, penerimaan pengaduan, pembagian wilayah tugas petugas, hingga penetapan target waktu penyelesaian.
“Seharusnya ada perencanaan yang matang agar penanganan pengaduan bisa dilakukan secara bersamaan di beberapa wilayah,” ujarnya.
Afandi juga menyoroti perubahan sistem pelayanan setelah sebelumnya terdapat Unit Pelaksana Teknis (UPT) di sejumlah kecamatan yang dinilai dapat membantu mempercepat penanganan keluhan warga.
Ia meminta Dishub Medan menjelaskan dasar perubahan mekanisme tersebut, termasuk pembagian personel dan strategi penanganan pengaduan di lapangan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan tidak selalu harus dilakukan melalui penambahan personel atau anggaran. Optimalisasi sumber daya yang tersedia melalui perencanaan dan pembagian tugas yang tepat juga menjadi langkah penting.
