TEBING TINGGI | TERITORIAL24.COM– Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, memimpin apel gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, di halaman Balai Kota, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Senin (2/11/2026).
Bertindak sebagai pembina apel, Wali Kota menegaskan lima poin penting untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dalam arahannya, Iman Irdian menekankan bahwa disiplin ASN harus diukur dari pencapaian kinerja dan hasil kerja nyata, bukan sekadar kehadiran.
Ia juga meminta seluruh jajaran meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meninggalkan pola kerja birokrasi yang lambat.
Menjelang akhir tahun anggaran, seluruh perangkat daerah diingatkan agar tidak bekerja tergesa-gesa hingga mengabaikan prinsip akuntabilitas.
Selain itu, ASN diminta membangun birokrasi yang berintegritas, netral, dan bertanggung jawab, termasuk menjaga etika di ruang digital.
Poin kelima, Wali Kota menekankan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan serta meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.
“Mulai hari ini, saya ingin kita semua lebih fokus pada hasil, lebih cepat dalam menyelesaikan pekerjaan, lebih cermat dalam menggunakan anggaran, lebih tegas dalam menegakkan disiplin, dan lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Wali Kota di hadapan peserta apel.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap pegawai memiliki peran dan setiap perangkat daerah memegang tanggung jawab besar.
Setiap tindakan yang diambil memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
“Jadikan pengabdian kita sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara, kepedulian kepada masyarakat dan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tambahnya.
Apel gabungan tersebut dipimpin oleh Camat Bajenis, Ari Miranda, selaku komandan apel.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya untuk masa pengabdian 10, 20, dan 30 tahun.
Penghargaan tersebut berdasarkan usulan Agustus 2026 yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri pada Oktober 2026.
