Asahan - Tanjungbalai

Realisasi TKD Tambahan Asahan Capai 68,76 Persen, Kemendagri Beri Apresiasi

98
×

Realisasi TKD Tambahan Asahan Capai 68,76 Persen, Kemendagri Beri Apresiasi

Sebarkan artikel ini

ASAHAN I TERITORIAL24.COM – Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Kabupaten Asahan mencapai 68,76 persen.

Capaian tersebut menempatkan Asahan pada peringkat keempat di Sumatera Utara.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi realisasi anggaran yang ditujukan untuk mempercepat pemulihan pascabencana.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan monitoring dan evaluasi TKD Tambahan bersama Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kamis (19/11/2026). Kegiatan berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Asahan.

Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas dukungan anggaran tersebut. Menurutnya, tambahan TKD menjadi salah satu instrumen penting bagi pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan fiskal, terutama setelah bencana yang melanda wilayah Asahan pada November 2025.

Bencana tersebut berdampak pada mobilitas masyarakat, konektivitas antarwilayah, hingga aktivitas perekonomian.

Karena itu, anggaran tambahan harus diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur dan mengembalikan aktivitas ekonomi warga.

Taufik mengingatkan bahwa keberhasilan penggunaan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya serapan.

Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara pengeluaran mengikuti monitoring dan evaluasi secara serius, menyampaikan kondisi riil di lapangan, serta terbuka terhadap arahan tim Kemendagri.

Sekretaris Ditjen Keuangan Daerah, Dr. Drs. Horas Maurits Panjaitan, M.Ec.Dev., mengapresiasi realisasi TKD Tambahan Asahan yang telah mencapai 68,76 persen. Dengan capaian itu, Asahan berada di posisi keempat di Sumatera Utara.

Namun, ia mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat pelaksanaan kegiatan tanpa mengabaikan ketepatan sasaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Maurits juga menegaskan pesan Menteri Dalam Negeri bahwa anggaran yang dialokasikan untuk penanganan bencana tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain di luar kepentingan pemulihan bencana.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *