Sementara itu, Kasubdit Wilayah I Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah, Fernando Siagian, S.STP., M.Si., mengatakan kunjungan tim Kemendagri merupakan tindak lanjut perintah langsung Menteri Dalam Negeri untuk memeriksa daerah penerima TKD Tambahan.
Kabupaten Asahan, menurut Fernando, termasuk salah satu kabupaten penerima alokasi TKD Tambahan terbesar di Sumatera Utara. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah lebih aktif mempublikasikan pembangunan yang telah dilaksanakan melalui dukungan dana tersebut, termasuk melalui media sosial. Publikasi dinilai penting agar masyarakat mengetahui hasil penggunaan anggaran pemerintah.
Dalam kesempatan yang sama, PPUPD Ahli Utama Muhammad Dimiyathi, S.Sos., M.TP., yang mewakili Kaposko Satgas PRR/Irjen Kemendagri, mengingatkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar tidak mengendurkan pengawasan.
Pengawasan, kata dia, harus dilakukan secara menyeluruh pada setiap tahapan kegiatan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan target pembangunan tercapai serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.
Evaluasi ini diharapkan memperkuat tata kelola TKD Tambahan di Kabupaten Asahan agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Tantangannya bukan sekadar mengejar persentase realisasi, melainkan memastikan infrastruktur pulih dan perekonomian masyarakat terdampak bencana kembali bergerak.
Kegiatan yang dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Asahan, para asisten, staf ahli bupati, pimpinan OPD, serta jajaran Kemendagri.(Gandi)












