Politik

Usman Jakfar: PKS Kawal UU Perampasan Aset Sejak 2014, Tetap Adil kepada Rakyat

91
×

Usman Jakfar: PKS Kawal UU Perampasan Aset Sejak 2014, Tetap Adil kepada Rakyat

Sebarkan artikel ini

Usai disahkan DPR RI pada 19 November 2026, UU Perampasan Aset diharapkan memperkuat pemberantasan korupsi tanpa mengorbankan hak masyarakat.

MEDAN | TERITORIAL24.COM – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara, Assoc. Prof. Dr. H. Usman Jakfar, Lc., M.A., menegaskan komitmen PKS dalam mengawal penguatan regulasi perampasan aset sejak 2014.

Ia berharap pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR RI pada Kamis (19/11/2026) menjadi langkah nyata untuk memperkuat pemberantasan korupsi sekaligus memastikan keadilan bagi rakyat.

Menurut Usman, keberadaan UU Perampasan Aset harus mampu menutup celah bagi pelaku kejahatan untuk menyembunyikan atau mempertahankan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

“Sejalan dengan komitmen panjang partai sejak 2014 hingga saat ini, kami di Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi ruang nyaman bagi para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil korupsinya,” tegas Usman,Kamis(19/11/2026).

Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan UU tersebut harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh mengabaikan hak-hak masyarakat. Penegakan hukum, menurutnya, harus tegas terhadap kejahatan, tetapi tetap menjunjung tinggi asas keadilan.

“Saya menekankan, dalam penerapan UU Perampasan Aset ini harus tetap berlaku adil kepada rakyat. Jangan sampai masyarakat yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana justru dirugikan,” ujarnya.

Usman menilai, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku.

Negara juga harus memastikan aset yang berasal dari tindak pidana dapat dipulihkan dan dikembalikan untuk kepentingan publik.

Ia turut menyoroti data pemulihan aset tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang 2014–2024 yang mencapai Rp4,2 triliun.

Menurutnya, penguatan instrumen hukum perampasan aset menjadi bagian penting untuk mengoptimalkan pemulihan kekayaan negara.

“Kita membutuhkan aturan perampasan aset yang tegas terhadap kejahatan, namun tetap menjunjung tinggi keadilan bagi masyarakat. Prinsipnya jelas, aset hasil korupsi harus kembali menjadi aset negara dan pada akhirnya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan rakyat,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *