Politik

Robi Barus Kecam Dugaan Pemukulan Kepling oleh Satpol PP, Minta Pelaku Dipecat

138
×

Robi Barus Kecam Dugaan Pemukulan Kepling oleh Satpol PP, Minta Pelaku Dipecat

Sebarkan artikel ini

MEDAN I TERITORIAL24.COM– Lapangan Merdeka Medan menjadi saksi insiden yang kini berbuntut panjang.

Seorang kepala lingkungan (kepling) diduga dipukul menggunakan handy talkie oleh oknum personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat mengikuti Apel Kesiapsiagaan Bencana, Sabtu, 14 November 2026.

Peristiwa itu memantik reaksi dari DPRD Kota Medan. Anggota Komisi I DPRD Medan, Robi Barus, mengecam tindakan tersebut dan mendesak Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi tegas kepada petugas yang diduga terlibat.

Robi menilai tindakan kekerasan terhadap perangkat pemerintahan di lingkungan Pemko Medan tidak dapat dibenarkan.

Apalagi insiden itu terjadi dalam kegiatan resmi yang dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas.

“Kalau kepada kepling saja mereka arogan, apalagi kepada masyarakat kecil. Oknum tersebut sebaiknya segera dipecat,” kata Robi kepada wartawan, Senin, 16 November 2026.

Politikus yang mengaku pernah menjadi kepala lingkungan selama 20 tahun itu mengatakan, kepling merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, hubungan kerja antara kepling, Satpol PP, dan organisasi perangkat daerah semestinya dibangun atas dasar saling menghormati.

Menurut dia, Satpol PP memiliki tugas menegakkan peraturan daerah, bukan mempertontonkan kekerasan terhadap sesama perangkat pemerintahan.

Robi juga meminta Kepala Satpol PP Kota Medan Muhammad Yunus ikut bertanggung jawab atas tindakan anggotanya. Ia menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan teguran internal.

Komisi I DPRD Medan, kata Robi, akan memanggil Kasatpol PP dan pihak terkait dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang dijadwalkan Selasa, 17 November 2026.

“Besok kita di Komisi I akan menggelar RDP terkait hal ini. Kasatpol PP harus hadir. Kita akan bahas masalah ini secara jelas dan terbuka. Harus ada sanksi tegas kepada oknum petugas tersebut, Kasatpol PP juga harus bertanggung jawab,” ujarnya.

RDP tersebut diharapkan menjadi forum untuk mengurai kronologi kejadian, meminta penjelasan dari pihak Satpol PP, sekaligus membahas pertanggungjawaban atas dugaan kekerasan tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *