Politik

UHC di Medan: Ketika Pasien Berhadapan dengan Tembok Administrasi

175
×

UHC di Medan: Ketika Pasien Berhadapan dengan Tembok Administrasi

Sebarkan artikel ini

Fraksi PKS DPRD Medan menyoroti rujukan yang lambat, pasien UHC yang ditolak karena tunggakan BPJS, hingga kamar rumah sakit yang disebut penuh. Ranperda Sistem Kesehatan dituntut tidak berhenti sebagai dokumen hukum.

MEDAN | TERITORIAL24.COM – Program berobat gratis semestinya menjadi jalan keluar bagi warga yang kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Namun, di balik jaminan Universal Health Coverage (UHC) Kota Medan, masih muncul keluhan yang membuat pasien harus berhadapan dengan persoalan administrasi ketika membutuhkan pertolongan medis.

Persoalan itu dibawa Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan ke ruang paripurna, Senin, 16 November 2026.

Dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan, fraksi tersebut meminta pemerintah kota tidak sekadar menyusun regulasi, tetapi memastikan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan benar-benar terpenuhi.

Juru Bicara Fraksi PKS, H. Rajudin Sagala, menyoroti laporan pasien yang ditolak puskesmas karena memiliki tunggakan BPJS, meskipun telah dijamin program UHC.

Bagi PKS, persoalan administrasi tidak boleh menjadi penghalang seseorang mendapatkan pelayanan medis.

“Pemko Medan diminta memastikan persoalan administrasi tersebut tidak menghalangi masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan,” kata Rajudin.

Masalah lain muncul dalam mekanisme rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Menurut Rajudin, masyarakat masih mengeluhkan keterlambatan mendapatkan rujukan, termasuk pasien yang kondisinya terus memburuk ketika harus terlebih dahulu menjalani pengobatan di tingkat puskesmas.

Dalam situasi seperti itu, prosedur semestinya mengikuti kebutuhan medis pasien, bukan sebaliknya. PKS meminta keselamatan pasien menjadi pertimbangan utama, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan segera di rumah sakit.

 

Kamar Penuh, Pasien Harus Naik Kelas?

 

Sorotan berikutnya menyangkut ketersediaan tempat tidur bagi pasien BPJS kelas III dan peserta UHC.

Fraksi PKS meminta pemerintah kota membuka informasi ketersediaan kamar secara transparan.

Mereka juga meminta evaluasi terhadap keluhan ketika kamar dinyatakan penuh bagi pasien UHC, tetapi tersedia ketika pasien bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas perawatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *