Persoalan tersebut, menurut PKS, membutuhkan pengawasan agar masyarakat memperoleh perlakuan yang adil tanpa dibedakan berdasarkan kemampuan membayar.
Bukan hanya sistem administrasi dan fasilitas, perilaku tenaga kesehatan juga masuk dalam daftar persoalan yang disampaikan Rajudin. Ia meminta Pemko Medan mengevaluasi pelayanan di puskesmas maupun rumah sakit.
Sikap tenaga medis yang tidak ramah, ketus, bahkan memarahi pasien dan keluarganya dinilai tidak sejalan dengan semangat pelayanan publik.
“Pelayanan kesehatan harus mengedepankan sikap humanis, profesional, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” ujarnya.
Ranperda dan Persoalan Kepastian Hukum
Di luar persoalan pelayanan, Fraksi PKS mengingatkan Pemko Medan agar tidak mengabaikan aspek hukum dalam proses pembentukan Ranperda Sistem Kesehatan.
Rajudin menjelaskan, pembahasan sebelumnya telah melalui rapat paripurna pada 10 Februari dan 6 April 2026. Namun, perubahan substansi membuat proses pengusulan harus diulang dari awal.
PKS meminta penjelasan mengenai kepastian hukum proses tersebut agar tidak menimbulkan persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.
“Kami mengingatkan persoalan ini agar tidak muncul persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari,” katanya.
Fraksi PKS juga mengingatkan bahwa sistem kesehatan tidak boleh hanya berorientasi pada pengobatan. Pemerintah perlu memperkuat program promotif dan preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat secara masif serta berkelanjutan.
Sebab, mencegah penyakit merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Berbagai catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemko Medan dalam pembahasan Ranperda Sistem Kesehatan. Regulasi yang disusun diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjawab persoalan yang dialami warga ketika mengakses layanan kesehatan.
Pada akhirnya, keberhasilan sistem kesehatan bukan semata-mata diukur dari berapa banyak program yang diluncurkan atau aturan yang disahkan.












