Politik

UHC di Medan: Ketika Pasien Berhadapan dengan Tembok Administrasi

176
×

UHC di Medan: Ketika Pasien Berhadapan dengan Tembok Administrasi

Sebarkan artikel ini

Fraksi PKS DPRD Medan menyoroti rujukan yang lambat, pasien UHC yang ditolak karena tunggakan BPJS, hingga kamar rumah sakit yang disebut penuh. Ranperda Sistem Kesehatan dituntut tidak berhenti sebagai dokumen hukum.

Ukurannya justru terletak pada pengalaman pasien: apakah mereka mendapatkan pertolongan tepat waktu, memperoleh kamar perawatan secara adil, dan dilayani dengan manusiawi ketika sedang membutuhkan bantuan.(Akbar)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *