Sumatera Utara

Pemprov Sumut Bidik 10 Besar Nasional, Target Indeks Demokrasi 2026 Sebesar 82,2 Poin

140
×

Pemprov Sumut Bidik 10 Besar Nasional, Target Indeks Demokrasi 2026 Sebesar 82,2 Poin

Sebarkan artikel ini

MEDAN I TERITORIAL24.COM – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) memasang target peningkatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi 82,2 poin pada 2026.

Target itu sekaligus menjadi upaya mendorong posisi Sumut masuk dalam 10 besar provinsi dengan capaian demokrasi tertinggi secara nasional.

Target tersebut disampaikan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumut, Prama John Dirganta Sembiring, dalam temu pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut di Lobi Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis, 19 November 2026.

Angka 82,2 bukan tanpa pijakan. Pada 2025, IDI Sumut tercatat 81,49 poin, naik dari 80,19 poin pada 2024. Kenaikan itu turut mengubah posisi Sumut dalam pemeringkatan nasional, dari urutan ke-15 menjadi ke-12.

Kini, pemerintah daerah membidik kenaikan berikutnya. Pemerintah pusat telah menetapkan target IDI Sumut sebesar 82,2 poin untuk 2026.

Prama berharap capaian tersebut dapat mengantarkan Sumut menembus 10 besar nasional.

Namun, indeks demokrasi bukan sekadar perlombaan angka. Ada sejumlah indikator yang menjadi dasar penilaian, antara lain kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Penilaian dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut berdasarkan data empiris dan berbagai peristiwa yang dapat diamati serta diukur.

Untuk mengejar target tersebut, Kesbangpol Sumut menggelar diskusi terfokus dengan pemerintah kabupaten dan kota serta sejumlah pemangku kepentingan.

Penguatan nilai-nilai demokrasi juga menjadi bagian dari agenda yang terus didorong pemerintah daerah.

Menurut Prama, IDI menjadi instrumen untuk membaca perkembangan praktik demokrasi, baik di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Melalui indeks tersebut, pemerintah dapat melihat kemajuan ataupun kemunduran demokrasi di setiap provinsi dari tahun ke tahun.

Di luar indikator kelembagaan, pemerintah juga mengajak masyarakat menjaga persatuan, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *