MEDAN I TERITORIAL24.COM – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumatera Utara menyepakati penambahan proyeksi pendapatan dan belanja daerah masing-masing Rp10,5 miliar dalam finalisasi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat sinkronisasi dan finalisasi di Kantor DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Kamis, 19 November 2026.
Rapat dipimpin Ketua Banggar DPRD Sumut Ihwan Ritonga dan dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Timur Tumanggor, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah.
Dalam pemaparannya, Timur menyebutkan rancangan KUA-PPAS yang sebelumnya berada di angka Rp12,096 triliun mengalami penyesuaian setelah menerima masukan komisi-komisi DPRD. Proyeksi pendapatan daerah bertambah Rp10,5 miliar melalui tiga sumber: pajak daerah Rp4 miliar, retribusi Rp5,5 miliar, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp1 miliar.
Penyesuaian itu diikuti kenaikan belanja daerah dengan nilai yang sama. Dari sebelumnya sekitar Rp12,221 triliun menjadi Rp12,232 triliun.
Sementara pendapatan transfer masih mengacu pada ketentuan sementara dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
Di sisi belanja, terdapat pergeseran yang lebih besar. Belanja operasi dipangkas Rp50 miliar, sedangkan belanja transfer bertambah Rp60,5 miliar.
Tambahan tersebut terutama dialokasikan pada Bantuan Keuangan Provinsi (BKP).
Struktur pembiayaan daerah juga diproyeksikan memiliki surplus dan penerimaan pembiayaan masing-masing Rp125 miliar.
Tanpa pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto ditetapkan Rp125 miliar. Adapun Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan diproyeksikan nol.
Rapat itu tidak hanya membahas angka-angka dalam struktur anggaran.
Penataan organisasi perangkat daerah turut menjadi perhatian, termasuk peralihan anggaran dan 35 tenaga alih daya menyusul pemisahan urusan Sumber Daya Air dari Dinas Pekerjaan Umum.
Pembahasan lain menyangkut pencairan hibah bidang kesejahteraan rakyat, antara lain bantuan rumah ibadah dan lembaga pendidikan.












