Sumatera Utara

Kominfo Sumut Raih Peringkat Pertama OPD Informatif, Standar Keterbukaan Informasi Diperketat

133
×

Kominfo Sumut Raih Peringkat Pertama OPD Informatif, Standar Keterbukaan Informasi Diperketat

Sebarkan artikel ini

MEDAN I TERITORIAL24.COM – Predikat informatif yang diraih Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara menjadi tolok ukur bagi organisasi perangkat daerah lainnya.

Namun, mempertahankan keterbukaan informasi publik kini bukan perkara mudah. Ambang batas nilai untuk memperoleh predikat informatif meningkat dari 80 menjadi 90.

Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sumut di Hotel Emerald Garden, Medan, Kamis, 19 November 2026. Asisten Administrasi Umum Pemprov Sumut, Muhammad Suib, mengatakan capaian Kominfo harus menjadi pemacu bagi seluruh perangkat daerah untuk memperbaiki pelayanan informasi kepada masyarakat.

Menurut Suib, masih ada sejumlah persoalan mendasar dalam pengelolaan PPID. Pergantian atau mutasi pejabat pengelola informasi, misalnya, kerap tidak disertai serah terima tugas dan pemahaman teknis. Akibatnya, kesinambungan pelayanan informasi berpotensi terganggu.

Masalah lain muncul pada koordinasi internal. Alur penyampaian data dari bidang teknis kepada PPID dinilai belum optimal.

Kelengkapan dokumen pendukung juga masih perlu dibenahi, terutama Daftar Informasi Publik (DIP), Daftar Informasi Dikecualikan (DIK), serta bukti publikasi informasi berkala.

Pemprov Sumut menyiapkan sejumlah langkah pembenahan. Salah satunya standardisasi penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 melalui penyusunan standar operasional prosedur yang seragam di seluruh organisasi perangkat daerah.

Pemerintah juga mendorong integrasi portal Satu Data dengan layanan PPID digital secara waktu nyata antara PPID utama dan PPID pelaksana.

Selain itu, setiap perangkat daerah diminta memiliki tim fungsional atau administrator teknis PPID permanen yang mendapat bimbingan teknis secara berkala.

Suib juga menekankan perlunya audit internal sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi setiap triwulan.

Audit tersebut akan melibatkan PPID utama bersama Inspektorat. Keterbukaan informasi pun diminta menjadi salah satu unsur dalam evaluasi kinerja pimpinan perangkat daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *