TERITORIAL24.COM, MEDAN — Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan kembali menjadi sorotan.
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Lailatul Badri, menuding banyak program yang dijalankan dinas tersebut tidak profesional dan terkesan asal-asalan.
Hal itu disampaikan Lailatul Badri dalam rapat evaluasi bersama Dinas PKPCKTR di ruang Komisi IV Gedung DPRD Medan, Senin (21/4/2025).
Ia menyoroti adanya kesamaan nilai anggaran dalam proyek pemasangan pipa distribusi air bersih di sejumlah titik yang dianggap tidak logis.
“Kok bisa sama nilai harga di semua titik? Panjang pipa pasti berbeda di tiap lokasi. Ini menunjukkan programnya cuma copy paste tanpa survei lapangan,” tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Lela itu.
Lela meminta Dinas PKPCKTR ke depan dapat melakukan perencanaan yang matang, termasuk survei kebutuhan aktual di lapangan sebelum menyusun anggaran.
Menurutnya, perencanaan yang profesional akan menghasilkan program yang tepat guna dan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain soal proyek fisik, Lela juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pendirian bangunan di Kota Medan.
Berdasarkan hasil pengawasan Komisi IV, ia menyebut hampir 80 persen bangunan bermasalah dan berdiri tanpa memenuhi ketentuan izin.
“Kami temukan banyak bangunan melanggar roilen, sempadan, hingga jalur hijau tapi tetap dibiarkan berdiri. Ini menimbulkan kesemrawutan tata kota dan kebocoran PAD yang besar,” ungkapnya.
Ia juga menuding adanya pembiaran terhadap bangunan tanpa izin jumlah lantai yang sesuai, serta keluhan dari masyarakat terkait biaya konsultan yang dianggap memberatkan dalam proses perizinan.
“Pelanggaran ini seolah-olah dimaklumi. Ini harus menjadi perhatian serius agar tidak semakin merusak wajah Kota Medan,” tutup Lela.(Anggi)
