TERITORIAL24.COM, MEDAN — Anggota Komisi IV DPRD Kota Medan, Zulham Efendi, meminta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan untuk menjadikan kawasan Medan Utara, khususnya Belawan, sebagai wilayah yang layak huni bagi masyarakat.
Hal ini disampaikannya dalam rapat evaluasi triwulan pertama bersama Dinas PKPCKTR yang digelar di ruang Komisi IV DPRD Medan, Senin (21/04/2025). Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV, Paul Mei Anton Simanjuntak.
“Kami minta Dinas Perkim bisa merealisasikan pengadaan lahan untuk fasilitas umum dan ruang terbuka hijau, seperti lapangan dan taman. Medan Utara, khususnya Belawan, harus menjadi kawasan yang benar-benar layak huni,” tegas Zulham.
Ia menyoroti minimnya ruang terbuka hijau di Medan Belawan jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kota Medan.
Menurutnya, kondisi ini harus segera diatasi dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada, termasuk milik BUMN dan pihak swasta.
“Banyak lahan milik PT KAI dan swasta lain yang bisa dijadikan ruang publik melalui skema kerja sama. Ini bisa menjadi solusi agar warga Belawan punya ruang untuk beraktivitas,” katanya.
Zulham juga mengaku prihatin dengan citra negatif Belawan yang kerap dikaitkan dengan aksi-aksi anarkis. Ia menegaskan perlunya perubahan besar agar Belawan dikenal sebagai kawasan yang aman dan layak dihuni.
Selain itu, Zulham turut menyoroti persoalan keterbatasan lahan pekuburan di Belawan yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.
Ia mendesak Dinas PKPCKTR segera merealisasikan pengadaan lahan pekuburan di kawasan tersebut.
“Kami harap pengadaan lahan, baik untuk ruang terbuka maupun pekuburan, bisa difokuskan ke Belawan,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Plt Kadis Perkim Kota Medan, Melvin Marlabayana, mengatakan pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp50 miliar untuk program ruang terbuka hijau.
Menurutnya, program ini menjadi prioritas, meski realisasi penuh masih terkendala berbagai faktor.
“Pemko Medan berkomitmen terhadap pengembangan ruang terbuka hijau. Namun, realisasi belum 100 persen karena sejumlah kendala teknis dan administrasi,” jelas Melvin.
