SERDANG BEDAGAI I TERITORIAL24.COM – Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mulai menata ulang arah kontribusi dunia usaha terhadap pembangunan daerah.
Melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP), pemerintah daerah mendorong agar dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) tidak sekadar menjadi kegiatan berbagi bantuan, tetapi diarahkan untuk menjawab persoalan masyarakat.
Pesan itu disampaikan Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya ketika membuka Sosialisasi Perda TJSLP yang dirangkai dengan evaluasi Program Sinergitas Tahun 2026.
Kegiatan berlangsung di Meeting Room PT Socfindo Seed Production & Laboratories (SSPL), Bangun Bandar, Kecamatan Dolok Masihul, Selasa, 17 November 2026.
Di hadapan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, manajemen perusahaan, dan kepala organisasi perangkat daerah, Darma Wijaya menegaskan bahwa program CSR perusahaan harus memiliki hubungan langsung dengan prioritas pembangunan pemerintah kabupaten.
Menurut dia, pembangunan daerah tidak bisa hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Perusahaan yang beroperasi dan memperoleh manfaat ekonomi dari wilayah Sergai diharapkan ikut mengambil bagian dalam mengatasi persoalan sosial dan lingkungan.
“Kalau APBD adalah mesin utama pembangunan, maka TJSLP/CSR diharapkan menjadi motor kedua yang ikut menggerakkan. Oleh karenanya TJSLP/CSR tidak boleh jalan sendiri. Ia harus searah dengan prioritas daerah,” kata Darma Wijaya.
Pemerintah kabupaten mengajukan sejumlah angka untuk menggambarkan perkembangan pembangunan Sergai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), misalnya, disebut meningkat dari 74,69 pada 2025 menjadi 75,25 pada 2026. Angka kemiskinan turun dari 6,18 persen menjadi 5,85 persen.
Pertumbuhan ekonomi juga tercatat meningkat dari 5,07 persen pada 2025 menjadi 5,96 persen pada triwulan kedua 2026. Sementara produksi padi mencapai 356.508 ton.
Pemerintah daerah menyebut capaian tersebut sebagai produksi tertinggi di Sumatera Utara selama dua tahun berturut-turut.












