Bagi Darma Wijaya, sejumlah indikator itu menjadi momentum untuk memperluas keterlibatan sektor swasta.
Namun, tantangannya bukan semata-mata menghimpun bantuan perusahaan, melainkan memastikan kontribusi tersebut menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam evaluasi Program Sinergitas 2026, pemerintah daerah menetapkan beberapa bidang sebagai sasaran kontribusi perusahaan.
Mitigasi bencana, misalnya, diarahkan melalui kegiatan normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir.
Bidang perumahan juga masuk dalam agenda. Perusahaan diharapkan membantu penyediaan rumah layak huni bagi keluarga prasejahtera.
Di sektor pendidikan, dukungan dapat diberikan melalui beasiswa dan bantuan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pemerintah juga meminta dunia usaha mengambil bagian dalam penanganan stunting, peningkatan pelayanan kesehatan, serta pengendalian penyakit menular.
Daftar prioritas tersebut memperlihatkan upaya pemerintah daerah mempertemukan kepentingan pembangunan dengan program sosial perusahaan. Persoalannya, efektivitas kebijakan itu akan sangat bergantung pada koordinasi, transparansi, dan pengawasan pelaksanaannya.
Ketua Forum TJSLP Kabupaten Sergai, Indra Syahputra, mengatakan forum tersebut disiapkan sebagai ruang koordinasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan pemangku kepentingan lainnya.
Ia menjelaskan, penguatan forum dilakukan dengan mengintegrasikan program TJSLP perusahaan ke dalam rencana pembangunan daerah.
Dengan pola tersebut, kegiatan CSR diharapkan tidak berjalan secara terpisah atau hanya mengikuti agenda masing-masing perusahaan.
Indra juga menekankan pentingnya kolaborasi multipihak agar program yang dilaksanakan memiliki sasaran dan manfaat yang lebih terukur.
“Pelaksanaan program CSR tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan secara langsung, tetapi juga diarahkan agar memberikan dampak nyata bagi pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran,” ujarnya.
Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2025 ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai membangun pola kemitraan yang lebih terarah dengan sektor usaha.












