Sebagai langkah lanjutan, PKD Kabupaten Blitar mendesak DPRD Kabupaten Blitar untuk segera memanggil BPJS, Sekretaris Dewan (Sekwan), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan seluruh mitra rumah sakit di Kabupaten Blitar untuk duduk bersama dan membahas persoalan ini.
“Kami sudah mengirimkan surat permintaan hearing ke DPRD. Jika BPJS tidak segera berubah, rakyat akan mengambil langkah tegas. Kami menunggu kehadiran instrumen negara untuk menyelesaikan masalah ini,” harap Bagas.
PKD menegaskan bahwa BPJS jangan sampai menjadi “mafia asuransi negara” yang hanya mengejar keuntungan tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.
“BPJS jangan hanya sibuk mengumpulkan uang rakyat, tetapi harus memberikan pelayanan yang layak bagi mereka yang membutuhkan. Jangan jadikan BPJS sarang korupsi. Rakyat butuh solusi, bukan hanya janji-janji kosong,” tambah Bagas.
Sementara itu, Humas BPJS Cabang Kediri, yang membawahi BPJS Kabupaten Blitar, Anggun Laily, ketika dikonfirmasi terkait keluhan tersebut, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendengar keluhan masyarakat.
Ia memastikan bahwa aturan terkait masalah ini akan disampaikan pada rapat dengan DPRD pada Senin mendatang.
“Kami sudah mendengar keluhan masyarakat dan akan menjelaskan peraturan yang ada kepada DPRD,” ujar Anggun singkat.(Didik)
