TERITORIAL24.COM, BLITAR – Kemarahan masyarakat peserta BPJS di Kabupaten Blitar semakin tak terbendung.
Hal ini disebabkan buruknya regulasi dan pelayanan kesehatan yang dinilai mengecewakan dan merugikan masyarakat.
Ketua Persaudaraan Kepala Desa (PKD) Kabupaten Blitar melalui wakilnya, Tugas Nanggolo Yudho Dili Prasetyo atau lebih dikenal dengan nama Bagas, Sabtu, 8 Februari 2025, menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan BPJS yang dinilai semakin menyengsarakan rakyat.
Menurut Bagas, awalnya seluruh kepala desa di Kabupaten Blitar aktif mensosialisasikan program BPJS kepada warganya dengan harapan warga dapat terlindungi dalam bidang kesehatan.
Namun, seiring berjalannya waktu, kepala desa malah menjadi tempat pengaduan masyarakat karena banyaknya keluhan terkait pelayanan kesehatan yang buruk.
“Sangat memprihatinkan, masyarakat sudah diwajibkan membayar iuran BPJS tiap bulan, namun saat membutuhkan pelayanan kesehatan, mereka justru dihadapkan pada berbagai hambatan.
Misalnya, peserta yang ingin berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS justru ditolak dan dipaksa harus melalui Puskesmas terlebih dahulu. Ini jelas sangat merugikan,” ungkap Bagas yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Karangsono.
Bagas juga menyampaikan keluhan serupa yang dialami oleh Kepala Desa Rejowinangun, Kabupaten Blitar, Bhagas Wigasto. Dalam sebuah rapat, Bhagas sempat merasakan sakit dan akhirnya pingsan.
Namun, saat dibawa ke rumah sakit, ia juga ditolak dan diminta untuk menjalani prosedur faskes 1 terlebih dahulu.
Kasus tragis lainnya menimpa warga Desa Suru Kecamatan Doko yang dalam kondisi sakit parah ditolak oleh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS.
Karena aturan yang rumit dan tidak berpihak pada masyarakat, korban akhirnya meninggal dunia sebelum mendapatkan perawatan yang layak.
“Ini adalah bukti nyata bahwa BPJS semakin menyengsarakan rakyat. Ratusan warga kami mengadu dan kami sudah mencoba menghubungi pihak BPJS Cabang Blitar.
Mereka mengaku tidak bisa berbuat banyak karena mengikuti aturan yang ada. Jika aturan pemerintah tidak berpihak pada rakyat, kami minta negara hadir. Kami meminta Presiden Prabowo untuk membubarkan BPJS,” tegas Bagas dengan serius.
