Advertorial

DPRD Kota Blitar Sepakati Empat Raperda, Dana Cadangan Pilwali 2029 Capai Rp25 Miliar

60
×

DPRD Kota Blitar Sepakati Empat Raperda, Dana Cadangan Pilwali 2029 Capai Rp25 Miliar

Sebarkan artikel ini

BLITAR I TERITORIAL24.COM – DPRD Kota Blitar menggelar Rapat Paripurna di Gedung Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (16/11/2026).

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, dengan agenda pembahasan sejumlah kebijakan strategis yang berkaitan dengan arah pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rapat tersebut, sejumlah agenda penting dibahas, mulai dari penyampaian hasil pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027, laporan hasil pembahasan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), penyampaian pendapat akhir fraksi dan Wali Kota, hingga penetapan persetujuan bersama terhadap Raperda Kota Blitar.

Salah satu hasil penting rapat paripurna tersebut adalah kesepakatan bersama terhadap empat Raperda.

Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin, menyampaikan bahwa keempat regulasi tersebut meliputi Raperda Dana Cadangan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Pilwali) 2029, APBD Tahun Anggaran 2027, Kepariwisataan, serta perubahan bentuk kelembagaan BPR Bank Arta Praja menjadi Perseroan Terbatas (PT) atau Perseroda.

Menurut Wali Kota, masing-masing Raperda memiliki urgensi tersendiri dan berkaitan langsung dengan kebutuhan pembangunan serta pengelolaan pemerintahan Kota Blitar.

Khusus untuk dana cadangan Pilwali 2029, pemerintah daerah bersama DPRD menyepakati alokasi anggaran sebesar Rp25 miliar.

Dana tersebut akan dicadangkan secara bertahap selama dua tahun, yakni Rp12,5 miliar pada 2028 dan Rp12,5 miliar pada 2029.

Sementara itu, penyusunan APBD 2027 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah sehingga diperlukan penyesuaian dalam pengalokasian belanja.

Terlebih, belanja pegawai saat ini telah mencapai sekitar 36 persen dari total APBD.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan prioritas anggaran agar kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan tetap dapat diakomodasi.

Melalui persetujuan empat Raperda tersebut, DPRD dan Pemerintah Kota Blitar diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih terarah, sekaligus memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.(adv/didik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *