TERITORIAL24.COM, MEDAN – Komisi III DPRD Kota Medan meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melakukan verifikasi ulang atas pajak yang disetor oleh restoran Coffee Box.
Pajak restoran tersebut dinilai terlalu minim dibandingkan dengan potensi omzet harian yang mencapai puluhan juta rupiah.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPRD Medan, David Roni Ganda Sinaga, dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Bapenda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta perwakilan manajemen Coffee Box, di ruang Komisi III DPRD Medan, Selasa, 10 Juni 2025.
“Semua jenis pajak dari Coffee Box harus dihitung ulang. Omzet per hari disebut-sebut mencapai Rp59 juta, tapi pajak yang disetor justru sangat minim,” ujar David.
Selain pajak restoran, David juga meminta agar jenis-jenis pajak lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Air Bawah Tanah (ABT), dan pajak reklame turut ditinjau kembali.
Ia menyoroti adanya dugaan ketidaksesuaian jumlah kursi yang dilaporkan oleh pihak pengelola restoran, yang berpengaruh terhadap jenis izin usaha dan besaran pajak yang dikenakan.
“Jumlah kursi yang ada di lapangan jauh lebih banyak dari yang tercatat. Maka izin usaha harus disesuaikan,” kata David.
Menurutnya, Coffee Box di Jalan Palang Merah memiliki ratusan kursi, bukan di bawah seratus seperti yang dilaporkan.
Komisi III juga menyarankan agar Bapenda melakukan pemantauan harian terhadap seluruh gerai Coffee Box di Medan untuk memastikan kewajiban perpajakan dijalankan secara maksimal.
“Kita sarankan agar restoran ini ditongkrongi setiap hari. Ini juga akan kami awasi langsung,” ujar David, seraya menyebutkan bahwa akan ada tindak lanjut pasca rapat tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Coffee Box belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan verifikasi pajak tersebut.(Anggi)
