TERITORIAL24.COM, MEDAN – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, SH, meminta Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan bencana banjir dan longsor yang melanda Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat sebagai Status Bencana Nasional.
Ia menilai pemerintah daerah tidak lagi mampu menangani skala kerusakan dan jumlah korban yang terus bertambah.
“Mengingat dampak bencana yang dahsyat, menyebabkan kerugian besar dan korban jiwa yang banyak, Presiden RI harus menetapkan Status Bencana Nasional,” ujar Paul kepada PosRoha.com, Sabtu, 6 Desember 2025.
Paul mengungkapkan bantuan dari pemerintah daerah, baik tingkat kota maupun provinsi, masih sangat minim dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak.
Kondisi ini, menurutnya, membuat masyarakat semakin trauma dan kesulitan memulihkan kehidupan mereka pascabanjir.
Di Kota Medan, kata Paul, banyak korban banjir mengaku tidak mendapatkan bantuan memadai dari Pemko Medan.
Penanganan kerusakan fasilitas umum dan rumah warga juga belum terlihat signifikan.
“Jika status bencana nasional ditetapkan, bantuan dari pemerintah pusat akan lebih besar dan dapat menanggung kebutuhan para korban banjir,” ujarnya.
Ketua Komisi IV DPRD Medan itu menambahkan bahwa situasi saat ini menunjukkan keterbatasan kapasitas pemerintah daerah. Kerusakan infrastruktur publik, hancurnya pemukiman, hingga akses jalan yang terputus menjadi bukti perlunya intervensi langsung dan penuh dari pemerintah pusat.
“Skala bencana ini sudah melampaui kemampuan daerah. Negara harus hadir secara total, dan itu hanya bisa dilakukan melalui penetapan Status Bencana Nasional,” tegas Paul.
Ia berharap pemerintah pusat segera mengambil langkah strategis demi mempercepat penanganan darurat dan pemulihan warga terdampak di tiga provinsi tersebut.(Anggi)
