TERITORIAL24.COM, MEDAN – Banjir besar yang melanda Kota Medan pada 27 November 2025 menjadi peringatan keras terkait kesiapsiagaan penanggulangan bencana di kota tersebut.
Di tengah proses pemulihan, rencana Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPBD di wilayah rawan banjir serta menambah relawan tanggap bencana mendapat dukungan dari DPRD Medan.
Anggota DPRD Medan, Ahmad Afandi Harahap, menilai langkah tersebut sebagai kebutuhan mendesak untuk memperkuat kemampuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang selama ini bekerja dengan jumlah personel terbatas di kota berpenduduk jutaan jiwa.
“Ini langkah yang tepat. Kita harus belajar dari musibah banjir besar pada 27 November 2025. BPBD Medan perlu diperkuat, baik kualitas SDM, penambahan peralatan, hingga kesiapsiagaan di wilayah. Mitigasi banjir harus berjalan komprehensif sampai tingkat kecamatan, kelurahan, bahkan kepling,” ujar Afandi dari Partai Demokrat, Jumat 5 Desember 2025.
Afandi menyebut banjir besar tersebut memperlihatkan keterbatasan BPBD dalam menjangkau seluruh wilayah terdampak.
Dengan 21 kecamatan, 151 kelurahan, dan 2.001 lingkungan, Medan membutuhkan lebih banyak personel dan unit layanan bencana untuk memastikan penanganan cepat dan merata.
Selain kerusakan fisik, Afandi menyoroti dampak psikologis yang dialami warga. Ia menyebut banyak masyarakat kini mengalami kecemasan setiap kali hujan turun, sebagai bentuk trauma pascabanjir.
“Warga yang terdampak banjir mengalami traumatik. Hujan sedikit saja membuat mereka cemas. Ini sangat mengganggu kesejahteraan psikologis masyarakat. Karena itu kami berharap Pemko Medan, khususnya Wali Kota Rico Waas, menyiapkan layanan konseling psikologis bagi warga terdampak,” katanya.
Afandi menegaskan perlunya pemerintah menyediakan pusat konseling khusus untuk memulihkan trauma warga dan membantu mereka kembali beraktivitas secara normal.
“Pemko Medan harus menyediakan tempat konseling bagi warga yang mengalami trauma akibat banjir kemarin,” ujarnya.
