TERITORIAL24.COM, SERDANG BEDAGAI – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, menyeruak.
Nilainya ditaksir mencapai lebih dari Rp5 miliar. Jumlah tersebut disebut berasal dari pungutan bervariasi antara Rp10 juta hingga Rp15 juta per orang dari 499 guru SD dan SMP yang diangkat.
Informasi ini diungkap Ketua Umum Aliansi Peduli Bersama Masyarakat Indonesia (ALISSS), Zuhari, pada Minggu, 29 Juni 2025.
Dalam keterangannya, Zuhari menyebut uang pungutan diserahkan langsung guru kepada kepala sekolah masing-masing, kemudian diteruskan ke Koordinator Wilayah (Korwil), dan diduga berakhir ke jajaran di Dinas Pendidikan Serdang Bedagai.
“Kami minta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) segera memeriksa seluruh kepala sekolah, Korwil, dan pejabat Dinas Pendidikan. Ini harus dibongkar tuntas,” ujar Zuhari, didampingi Wakil Ketua ALISSS Dedek Susanto dan Sekretaris Muslim Lubis.
Selain pungutan liar, ALISSS juga menyoroti belum cairnya gaji dua bulan pertama guru PPPK yang terhitung mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Hingga kini, gaji tersebut belum diterima guru, meski mereka telah aktif mengajar sejak dua tahun lalu.
Zuhari mendesak Kejatisu agar tidak ragu memeriksa pejabat terkait, termasuk Kepala Dinas Pendidikan yang kini menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Sergai. “Jangan sampai birokrasi dijadikan sarang pungli dan KKN. Ini era transparansi,” ujarnya.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola pendidikan daerah, khususnya dalam proses rekrutmen ASN. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Sergai maupun Pemerintah Kabupaten.(Tim)
