TERITORIAL24.COM, MEDAN – Fraksi PAN Perindo DPRD Kota Medan menilai proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029 tidak menunjukkan optimisme.
Hal itu disampaikan anggota DPRD, T. Bahrumsyah, dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Ranperda RPJMD, Senin, 16 Juni 2025.
Dalam dokumen RPJMD, Pemkot Medan memproyeksikan PAD sebesar Rp3,78 triliun pada 2025 dan Rp4,1 triliun pada 2029.
Selama lima tahun, kenaikan PAD hanya sebesar Rp337 miliar, atau rata-rata Rp67 miliar per tahun. Padahal, pada periode sebelumnya (2019–2024), kenaikan PAD mencapai Rp941 miliar, dari Rp1,8 triliun menjadi Rp2,7 triliun.
“Kami belum melihat adanya terobosan kebijakan atau strategi yang mampu meningkatkan PAD dan menekan kebocoran,” kata Bahrumsyah.
Ia menyebut potensi kehilangan PAD dari pajak dan retribusi selama ini bukan lagi rahasia umum, dan seharusnya dapat diatasi melalui sistem berbasis daring.
Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen, didampingi para wakil ketua, serta dihadiri Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas dan Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap. Sejumlah pimpinan OPD Pemkot Medan juga hadir.
Fraksi PAN Perindo juga menyoroti belum jelasnya konsep penataan kawasan heritage, termasuk ketidakjelasan nasib gedung Sakasanwira. “Kami tidak tahu mau dibuat apa,” ujar Bahrumsyah.
Dalam bidang infrastruktur, fraksi ini mendorong agar penanggulangan banjir rob di Medan Utara dijadikan prioritas tahun pertama dan dilakukan berkelanjutan selama lima tahun.
Masalah lain yang disoroti adalah tumpang tindih kewenangan antarperangkat daerah dan aturan-aturan kepala daerah yang belum sejalan dengan peraturan lebih tinggi.
Bahrumsyah juga meminta penyelesaian persoalan pengelolaan aset daerah, termasuk percepatan sertifikasi dan identifikasi status aset dalam lima tahun ke depan.
Terkait penanggulangan kemiskinan, Fraksi PAN Perindo mendorong agar strategi yang ditawarkan dalam RPJMD bersifat komprehensif dan terukur.
