TERITORIAL24.COM, MEDAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah persoalan dalam sistem pelayanan kesehatan di Kota Medan yang dinilai masih membutuhkan pembenahan, baik dari sisi kualitas layanan, akses masyarakat, hingga sistem rujukan pasien.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKS, Ade Taufiq, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan terkait jawaban fraksi atas tanggapan kepala daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Sistem Kesehatan Kota Medan, Senin (6/4/2026).
Dalam penyampaiannya, PKS menegaskan bahwa persoalan kesehatan merupakan hal mendasar yang tidak bisa dipandang sederhana, karena berkaitan langsung dengan amanat konstitusi untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang merata, adil, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.
“Pemerintah wajib menjamin akses pelayanan kesehatan yang merata bagi semua penduduk sebagai bagian dari tanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Ade.
Fraksi PKS menilai sistem pelayanan kesehatan saat ini belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas kebutuhan layanan dan pembiayaan kesehatan, terutama di tengah ketergantungan terhadap teknologi medis yang semakin mahal dan rumit.
Selain itu, perkembangan layanan kesehatan berbasis teknologi juga menuntut pengelolaan yang profesional oleh institusi yang andal, serta penerapan metode pelayanan yang efektif dan efisien agar mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat.
PKS menekankan bahwa peningkatan mutu pelayanan harus menjadi prioritas utama. Tingkat kepuasan masyarakat dinilai sebagai indikator penting dalam mengukur keberhasilan pelayanan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM).
“Mutu pelayanan kesehatan mencerminkan sejauh mana layanan mampu memenuhi kebutuhan pasien serta memberikan kepuasan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan,” lanjutnya.
Di sisi lain, Fraksi PKS turut mengapresiasi pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) di Kota Medan yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat. Meski demikian, masih terdapat berbagai keluhan, terutama terkait kemudahan akses dan optimalisasi layanan.
