Situasi ini kian terasa kontras karena terjadi di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak bencana alam seperti banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Kehilangan pekerjaan di awal tahun dinilai menjadi pukulan berat bagi para pendamping desa yang selama ini berada di garda terdepan pembangunan desa.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Kemendesa PDT terkait alasan detail pencoretan nama ribuan TPP dari SK tersebut maupun rencana tindak lanjut atas protes yang mulai bermunculan.(Akbar)
