TERITORIAL24.COM, JAKARTA — Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terdampak bencana banjir dan longsor segera menyelesaikan dua dokumen utama untuk mempercepat pemulihan pascabencana.
Dua dokumen tersebut adalah Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) serta data by name by address (BNBA).
Permintaan itu disampaikan Bobby dalam rapat bersama kepala daerah terdampak bencana di Aula Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Menurutnya, kelengkapan dan ketepatan dokumen menjadi syarat utama bagi pemerintah pusat dalam menyalurkan berbagai bentuk bantuan.
Dokumen R3P dan BNBA akan menjadi dasar penyaluran dana tunggu hunian, pembangunan hunian tetap, bantuan mebeler rumah, stimulus ekonomi, serta bantuan lain bagi korban bencana yang terjadi pada akhir November 2025. Hingga kini, masih terdapat dua daerah yang belum merampungkan dokumen R3P.
“Buat datanya secepat dan setepat mungkin. Sebentar lagi Ramadan, kita ingin masyarakat nyaman beribadah. Kemudian Idulfitri, kita tidak mau masyarakat kita masih dalam situasi bencana saat hari raya,” kata Bobby.
Ia menekankan pentingnya akurasi data agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Karena itu, Bobby meminta pemerintah daerah berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk TNI, Polri, dan Kejaksaan, serta melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses verifikasi.
“Berkolaborasi dengan Forkopimda agar data tersebut valid dan benar secara administrasi, kemudian dilanjutkan verifikasi BPS. Karena itu, kita perlu bekerja lebih cepat,” ujar Bobby.
Rapat tersebut dihadiri seluruh kepala daerah yang wilayahnya terdampak bencana, antara lain Bupati Tapanuli Utara Jonius Taripar P. Hutabarat, Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, serta sejumlah bupati dan wali kota lainnya.
Sejumlah organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah kabupaten/kota juga turut hadir.(Anggi)
