TERITORIAL24.COM, JAKARTA-Kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dinilai masih kerap disalahartikan oleh sejumlah kementerian dan lembaga negara.
Padahal, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi serta mendorong pertumbuhan sektor produktif.
Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief MBA, yang juga merupakan anggota Komisi VII DPR RI, menegaskan bahwa semangat Presiden Prabowo adalah menjadikan Indonesia lebih mandiri dan mampu bersaing sebagai negara maju.
“Yang kita maknai dari kebijakan presiden ini adalah keinginan beliau agar Indonesia semakin maju dan kuat ke depannya.”
“Oleh karena itu, beliau menginstruksikan efisiensi birokrasi agar anggaran dapat terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan bangsa,” ujar Hendry Munief saat dihubungi, Jumat (14/2/2025).
Sektor Produktif Harus Menjadi Prioritas
Hendry menyoroti bahwa salah satu tujuan utama kebijakan efisiensi ini adalah untuk mendorong pertumbuhan sektor produktif, termasuk UMKM, perindustrian, dan pariwisata.
Oleh karena itu, ia mengingatkan para pejabat negara agar tidak salah menafsirkan Inpres tersebut.
“Dalam Inpres ini sudah jelas terdapat 16 item yang boleh diatur ulang anggarannya. Maka, kita minta hasil dari efisiensi ini benar-benar dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor produktif, merampingkan birokrasi, dan memastikan kebijakan Presiden Prabowo terealisasi dengan baik,” tegasnya.
Menurut Hendry, UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang harus mendapat perhatian khusus.
Selama ini, banyak program pemerintah yang berfokus pada peningkatan produktivitas UMKM, sehingga kebijakan efisiensi anggaran seharusnya tidak menghambat pertumbuhan sektor ini.
“Saat ini, kondisi perekonomian nasional belum sepenuhnya stabil. Jika tidak dikelola dengan baik, ada risiko yang membahayakan di masa depan, seperti membanjirnya produk luar negeri, disrupsi ekonomi, dan ketidakpastian ekonomi global,” tambahnya.
