TERITORIAL24.COM, MEDAN – Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Medan terancam didemo sejumlah elemen masyarakat.
Aksi itu dipicu dugaan pembiaran terhadap vendor pengelola parkir, PT LGE, yang dianggap memonopoli lahan parkir di sejumlah titik dan melakukan pelanggaran terhadap aturan ketenagakerjaan.
Ketua LSM Kebenaran dan Keadilan, Habib, dalam keterangan persnya, Selasa (11/11/2025), menyampaikan kekecewaannya terhadap kebijakan Dishub Medan yang dinilai gagal menata sistem parkir berlangganan.
Menurutnya, kebijakan itu menimbulkan keresahan di kalangan pengguna parkir dan juru parkir (jukir) yang belum mendapatkan penugasan resmi.
“Tujuan perubahan sistem dari konvensional ke e-parking hingga parkir berlangganan untuk meningkatkan PAD tidak tercapai. Janji meningkatkan pelayanan parkir juga tidak terwujud,” kata Habib.
Ia menilai Dishub Medan tidak transparan dalam proses pemilihan vendor pengelola parkir. Salah satu perusahaan, PT LGE, disebut menguasai hingga 21 titik parkir di Kota Medan.
“Ada indikasi monopoli dan pengaruh orang dalam yang kuat,” ujarnya.
Selain itu, Habib menuding PT LGE diduga tidak mendaftarkan juru parkir yang bekerja di bawahnya ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
“PT LGE ini wanprestasi. Kadishub jangan menganakemaskan PT LGE, apalagi jika melanggar UU Ketenagakerjaan. Kontraknya harus diputus,” tegasnya.
Habib juga meminta Dishub Kota Medan menggelar Forum Group Discussion (FGD) tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi ribuan jukir yang bekerja di bawah vendor resmi.
Ia menilai pemerintah harus memastikan perlindungan hukum bagi pekerja lapangan.
“Kita minta Dishub menggelar FGD membahas nasib jukir karena mereka adalah pekerja yang dilindungi undang-undang,” katanya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit terhadap kinerja Dishub Medan dan vendor yang dinilai gagal mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PT LGE itu wanprestasi. Kami akan gelar aksi demo memperjuangkan nasib jukir,” pungkasnya.(Akbar)
