Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, Pemko Tanjungbalai gencar melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan Pasar Murah di seluruh kecamatan. Sumatera Utara tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tinggi (year on year) sebesar 4,42%, sehingga kegiatan ini sangat membantu menjaga daya beli warga.
Gerakan ini terus didorong dengan kolaborasi Bulog, Bank Indonesia, dan perangkat daerah. Selain itu, Pemko bersama Bapanas dan Bulog kembali menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng kepada 16.435 penerima manfaat untuk periode Oktober–November 2025.
Strategi Penataan Birokrasi yang Terukur
Pemko Tanjungbalai memperketat tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel, termasuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui katalog INAPROC versi 6. ASN juga mendapat penguatan kompetensi melalui evaluasi kinerja dan pembangunan budaya kerja yang inovatif dan profesional.
Dalam Rakor Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) bersama KPK RI, Mahyaruddin menekankan pentingnya delapan aspek pencegahan korupsi, mencakup perencanaan, pengadaan, pelayanan publik, pengelolaan aset, manajemen ASN, optimalisasi pendapatan, peran APIP, hingga integrasi sistem keuangan daerah. Targetnya indeks MCSP naik menjadi 95 dan IPKD dari 70 menjadi 78.
Sinergi Program Pemko dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden RI
Pemko Tanjungbalai menyelaraskan seluruh program dengan kebijakan nasional, termasuk ketahanan pangan, makan bergizi gratis (MBG), peningkatan SDM, pemerataan pembangunan, hingga program 3 juta rumah MBR. Saat ini, lahan 15 hektare di Sei Raja mulai ditanami komoditas hortikultura untuk memperkuat produksi pangan lokal.
Pada sektor perumahan, Pemko mengoordinasikan program pembangunan 3 juta rumah MBR sembari menunggu sertifikat lahan dari BPN. Sementara untuk MBG, Tanjungbalai telah memiliki lebih dari 5 SPPG yang siap melayani 249 sekolah dari PAUD hingga SMA, termasuk satu pesantren.
Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
