Sumatera Utara

‎Ketua Komisi A DPRD Sumut: Manajemen Administrasi Pemprovsu Bermasalah, OPD Harus Terapkan ISO ‎

649
×

‎Ketua Komisi A DPRD Sumut: Manajemen Administrasi Pemprovsu Bermasalah, OPD Harus Terapkan ISO ‎

Sebarkan artikel ini
‎Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Usman Jakfar(foto:Istimewa/Sarifudin Sinaga)

‎TERITORIAL24.COM,MEDAN – Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara (Sumut), Usman Jakfar, mengungkapkan keprihatinannya atas masih ditemukannya persoalan dalam manajemen administrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu).

‎Menurutnya, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

‎“Manajemen administrasi yang bermasalah tentu bisa berdampak buruk bagi tata kelola pemerintahan dan pelayanan yang tidak maksimal kepada masyarakat.”

‎”Masalah ini harus segera diatasi dengan serius,” ujar Usman Jakfar kepada Media, di Medan, Senin (7/7/2025).

‎Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyampaikan pernyataannya usai menerima paparan dari sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

‎Dalam agenda rapat persiapan Kunjungan Daerah Pemilihan (Dapil) Sumut 2 yang digelar di gedung DPRD Sumut pekan lalu.

‎Menurutnya, masih banyak ditemukan program-program yang sudah terlaksana namun tidak disertai dengan pelaporan yang jelas mengenai output dan outcome dari kegiatan tersebut.

‎Hal ini mencerminkan bahwa sistem manajemen administrasi belum berjalan dengan baik.

‎“Kita menemukan sejumlah program berjalan, tetapi tidak terlihat laporan yang menggambarkan apa hasil konkret dari kegiatan itu.”

‎”Ini menjadi catatan serius bagi kami karena bisa menghambat pelayanan publik,” tegas Usman.

‎Sebagai solusi, Usman Jakfar mendorong agar seluruh OPD di lingkungan Pemprovsu segera menerapkan standar International Organization for Standardization (ISO).

‎Penerapan ISO diyakininya dapat meningkatkan efisiensi kerja, mutu pelayanan, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah.

‎“Penerapan ISO sangat penting.”

‎”Standar ini akan membantu setiap OPD dalam bekerja secara terukur dan sistematis, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat,” tambahnya.

‎Usman juga menyoroti bahwa sejumlah pemerintah daerah di luar Sumut telah lebih dulu menerapkan ISO dan merasakan manfaatnya.

‎ISO membantu pemerintah dalam memahami serta memenuhi ekspektasi masyarakat, meminimalisir pemborosan anggaran, dan mengoptimalkan proses kerja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *