MEDAN I TERITORIAL24.COM – Komisi 4 DPRD Kota Medan meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan memprioritaskan penanganan banjir dan genangan air di sejumlah wilayah Kota Medan.
Normalisasi sungai dan drainase dinilai perlu menjadi salah satu fokus utama, mengingat hujan dengan intensitas singkat masih kerap menyebabkan genangan hingga masuk ke permukiman warga.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak, saat memimpin rapat evaluasi triwulan II bersama Dinas SDABMBK Kota Medan di ruang Komisi 4 DPRD Medan, Senin (21/9/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri anggota Komisi 4 DPRD Medan, di antaranya Jusuf Ginting, Datuk Iskandar Muda, Ahmad Afandi, Renville P Napitupulu dan Lailatul Badri.
Sementara dari Dinas SDABMBK hadir Kepala Dinas SDABMBK Khairul Azmi, Kabid Sumber Daya Air Hardi Sibarani serta sejumlah staf.
Paul mengatakan, persoalan banjir dan genangan masih menjadi salah satu masalah serius yang perlu mendapat penanganan secara terencana dan berkelanjutan.
Menurutnya, hujan dalam waktu relatif singkat di sejumlah kawasan masih dapat memicu genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan air dapat masuk ke rumah warga.
Karena itu, ia meminta normalisasi parit dan sungai dilakukan secara bertahap dan terukur.
“Parit harus dinormalisasi. Begitu juga parit yang sudah terpasang U-Ditch, harus dipastikan salurannya lancar dengan pembersihan secara rutin. Artinya, sedimentasi harus dipastikan bersih dari gorong-gorong,” ujar Paul.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara instan. Dinas SDABMBK, kata dia, perlu memetakan titik-titik persoalan serta menentukan langkah penanganan berdasarkan skala prioritas.
“Untuk solusinya tidak semudah membalikkan tangan. Tapi harus ada perencanaan terukur dan tahapan. Dalam lima tahun ke depan harus terlihat penyelesaiannya,” katanya.
Paul juga mendorong Dinas SDABMBK memperkuat koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan.
