MEDAN | TERITORIAL24.COM – Komisi II DPRD Kota Medan menyoroti dugaan keterlambatan penanganan pasien di RSU Wulan Windy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak rumah sakit dan BPJS Kesehatan, Senin (26/10/2026).
Anggota DPRD Medan, Janses Simbolon, mengungkapkan keluhan terkait pasien meninggal dunia dan korban kecelakaan tertabrak kereta api yang disebut menunggu berjam-jam untuk mendapatkan penanganan medis.
Janses menegaskan, persoalan administrasi dan pembiayaan tidak boleh menghambat pelayanan terhadap pasien dalam kondisi darurat.
Sementara itu, Direktur RSU Wulan Windy, dr. Chairul Syah Putra, MKM, menyatakan pemeriksaan awal telah dilakukan di instalasi gawat darurat (IGD).
Namun, penjelasan tersebut dibantah Janses karena dinilai tidak sesuai dengan kejadian yang disaksikannya.
Menanggapi persoalan itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan, dr. Surya Syahputra Pulungan, menegaskan keselamatan jiwa pasien harus menjadi prioritas utama, baik di rumah sakit pemerintah maupun swasta.
Dinkes Medan juga telah menyiapkan person in charge (PIC) untuk menangani kendala pelayanan, termasuk persoalan penjaminan dan pembiayaan melalui program Universal Health Coverage (UHC).
“Ke depan, kita jangan berdebat kusir. Bagaimana pelayanan itu menomorsatukan kesehatan dan jiwa manusia. Hal-hal yang sifatnya administratif bisa kita bicarakan selanjutnya,” tegasnya.
Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, SKM, S.Keb, berharap RDP tersebut menjadi momentum evaluasi bagi rumah sakit dan pihak terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan keselamatan pasien menjadi prioritas.(Akbar)
