TERITORIAL24.COM, BLITAR – Sejumlah massa kembali menggelar aksi penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Blitar, Senin (29/6/2026).
Massa bergerak dari kawasan Istana Gebang menuju Kantor DPRD Kota Blitar untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut.
Dalam orasinya, perwakilan massa, Mariono Budi atau yang akrab disapa Budi Kempes, menilai program MBG dilaksanakan terlalu dipaksakan, belum melalui kajian yang matang, dan dinilai tidak efektif sehingga berpotensi menghamburkan anggaran negara. Massa juga menyoroti berbagai persoalan dalam pelaksanaan program dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Selain itu, massa mengklaim dukungan masyarakat terhadap program MBG masih rendah. Berdasarkan pengamatan mereka di media sosial, dukungan dinilai lebih banyak berasal dari pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program.
Massa juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui jalur yang sesuai.
Di tengah aksi, seorang warga yang melintas menyampaikan pandangan berbeda.
Menurutnya, perbedaan pendapat merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Ia menilai masih banyak orang tua siswa yang mendukung program MBG karena dinilai membantu mengurangi pengeluaran uang saku anak sehingga dapat dialihkan untuk kebutuhan lain.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba menyampaikan apresiasi atas penyampaian kritik dan masukan yang dilakukan secara tertib.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati selama sesuai dengan aturan yang berlaku.
Elim mengatakan Pemerintah Kota Blitar mendukung evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG, namun tidak mendukung penghentian program tersebut.
Menurutnya, MBG merupakan program prioritas Presiden Prabowo yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi anak-anak serta ibu hamil sehingga pelaksanaannya perlu terus diperbaiki.
Ia menjelaskan, sebagai program yang masih baru, MBG memang memerlukan evaluasi berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama Satuan Tugas terus melakukan pemantauan terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Blitar dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait berbagai perkembangan di lapangan.
