Hukum & Kriminal

Masyarakat Diminta Waspada,Polri Tangani 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 238 Tersangka Diamankan dan 510 Korban Diselamatkan

51
×

Masyarakat Diminta Waspada,Polri Tangani 207 Kasus TPPO dalam Sepekan, 238 Tersangka Diamankan dan 510 Korban Diselamatkan

Sebarkan artikel ini
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol. Nurul Azizah menjelaskan, berdasarkan komposisi korban, 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak(Foto: Humas Polri)

Upaya pencarian informasi mengenai keberadaan yang bersangkutan masih terus dilakukan.

Sementara itu, perkara yang melibatkan Bupati Kupang ditangani Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri selaku pembina fungsi memberikan asistensi sejak awal penanganan perkara.

Nurul sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai adanya perdamaian dalam perkara tersebut.

“Informasi bahwa terjadi perdamaian dan sebagainya itu tidak betul. Prosesnya tetap berjalan sesuai dengan prosedur. Asistensi tetap dilakukan dari awal sampai hari ini, dan teman-teman dari Polda NTT melakukan penegakan hukum secara profesional,” tegasnya.

Kasubdit II Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri Kombes Pol. Yolanda Evalyn Sebayang menambahkan, data korban anak yang disampaikan merupakan kompilasi penanganan perkara dari seluruh Indonesia.

Pihaknya masih melakukan pengecekan kepada masing-masing Polda untuk memastikan perkembangan dan kondisi terkini para korban.

Terkait modus perekrutan tentara bayaran, Yolanda menyebut perkara yang sejauh ini ditangani Polri berkaitan dengan keberangkatan warga negara Indonesia ke Rusia.

Para korban berasal dari sejumlah daerah, yakni Jakarta, Surabaya, Bogor, dan Sumatera Utara.

Sementara informasi mengenai keberangkatan ke Ukraina masih memerlukan pendalaman karena belum termasuk perkara yang secara resmi ditangani dalam data tersebut.

Polri mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan dengan iming-iming gaji besar tanpa kejelasan perusahaan maupun prosedur pemberangkatan.

Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan penempatan tenaga kerja, kelengkapan dokumen, serta tidak menyerahkan dokumen pribadi atau paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Melalui pelaksanaan KRYD tersebut, Polri menegaskan komitmennya untuk terus memutus jaringan perdagangan orang melalui penegakan hukum sekaligus memperkuat perlindungan masyarakat.

Pemberantasan TPPO, menurut Polri, tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang diamankan, tetapi juga dari keberhasilan menyelamatkan korban, mengungkap jaringan kejahatan, serta mencegah masyarakat menjadi korban perdagangan orang.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *