JAKARTA | TERITORIAL24.COM – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) mendesak Bareskrim Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan transaksi lahan di Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Organisasi tersebut secara khusus meminta penyidik memanggil dan meminta klarifikasi Sekretaris Desa (Sekdes) Cikuda berinisial AA terkait dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, penguasaan dana pembayaran lahan, serta indikasi pemberian komisi atau keuntungan dalam pengurusan dokumen pertanahan.
Desakan ini muncul setelah DPP AKPERSI mengaku menemukan sejumlah dokumen yang dinilai perlu diuji dan ditelusuri aparat penegak hukum. Salah satu yang menjadi perhatian adalah dua kuitansi pembayaran lahan dengan total nominal mencapai Rp1.812.000.000.
DPP AKPERSI telah melaporkan persoalan tersebut kepada Bareskrim Polri melalui surat Nomor 073/DPP/AKPERSI/XI/2026 tertanggal 1 November 2026.
Laporan diserahkan pada Rabu, 4 November 2026, oleh Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., selaku Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI. Surat tersebut telah dibubuhi tanda penerimaan Bareskrim Polri pada tanggal yang sama.
Salah satu persoalan yang dinilai serius adalah indikasi penggunaan tanda tangan masyarakat tanpa persetujuan dalam dokumen yang berkaitan dengan transaksi dan administrasi pertanahan.
DPP AKPERSI meminta Bareskrim tidak berhenti pada pemeriksaan administratif, tetapi juga menguji keaslian dokumen yang dipersoalkan.
Penyidik diminta mengklarifikasi masyarakat yang namanya tercantum, memeriksa pihak yang membuat maupun menggunakan dokumen, serta melakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap dokumen asli apabila diperlukan.
Menurut DPP AKPERSI, keabsahan tanda tangan merupakan hal mendasar karena berkaitan dengan persetujuan dan kepastian hukum dalam transaksi pertanahan.
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui alat bukti yang sah, perbuatan itu perlu diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.












