Hukum & Kriminal

DPP AKPERSI Desak Bareskrim Panggil Sekdes Cikuda, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Aliran Dana Rp1,812 Miliar Disorot

91
×

DPP AKPERSI Desak Bareskrim Panggil Sekdes Cikuda, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Aliran Dana Rp1,812 Miliar Disorot

Sebarkan artikel ini

Laporan resmi telah diterima Bareskrim Polri pada 4 November 2026. DPP AKPERSI meminta penyidik mengusut dugaan pemalsuan dokumen pertanahan, aliran pembayaran lahan, serta komitmen fee yang tercantum dalam sejumlah dokumen.

DPP AKPERSI menempatkan Sekdes Cikuda berinisial AA sebagai salah satu pihak yang diminta memberikan penjelasan kepada penyidik.

Klarifikasi diperlukan untuk mengetahui apakah AA pernah menerima, menyimpan, menguasai, atau meneruskan dana pembayaran lahan kepada pemilik maupun pihak yang berhak.

Selain itu, penyidik diminta menelusuri kemungkinan adanya penerimaan komisi, fee, hadiah, atau keuntungan lain dalam proses transaksi dan pengurusan Surat Pernyataan Hak (SPH).

Hal lain yang perlu diperjelas adalah apakah AA mengetahui proses pembuatan dan penggunaan dokumen yang tanda tangannya dipersoalkan, termasuk kemungkinan keterkaitan dengan transaksi lahan yang dilaporkan.

DPP AKPERSI menegaskan, desakan pemanggilan tersebut bukan bentuk penetapan kesalahan. Klarifikasi diperlukan agar seluruh informasi dan dugaan yang dilaporkan dapat diuji secara objektif.

Dalam laporan tersebut, DPP AKPERSI turut melampirkan dua dokumen kuitansi yang mencantumkan pihak pemberi uang berinisial D.M.

Kuitansi pertama bernomor 063/XII/2023/AKP, tertanggal 15 Mei 2023, dengan nominal Rp360.420.000. Pembayaran itu disebut berkaitan dengan SPH atas lahan seluas 18.021 meter persegi di Desa Cikuda.

Sementara kuitansi kedua, tertanggal 26 September 2023, mencatat pembayaran sebesar Rp1.451.580.000 untuk lahan di Blok Cinangsi Peral 21 dengan luas 48.386 meter persegi.

Dengan demikian, kedua dokumen tersebut mencatat total pembayaran Rp1.812.000.000 untuk lahan seluas 66.407 meter persegi.

Besarnya nilai transaksi tersebut menjadi alasan DPP AKPERSI meminta penyidik menelusuri secara rinci aliran dana, mulai dari pihak yang menyerahkan, penerima langsung maupun perantara, hingga pihak yang akhirnya menikmati atau menguasai uang tersebut.

DPP AKPERSI menegaskan, angka Rp1,812 miliar merupakan akumulasi nominal dalam dua kuitansi, bukan kesimpulan mengenai kerugian negara ataupun bukti bahwa penggelapan telah terjadi.

Selain kuitansi pembayaran, DPP AKPERSI juga menyoroti dokumen berjudul Surat Perjanjian Komitmen Fee atas Mediasi Jual/Beli Tanah Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *