Dokumen yang mencantumkan inisial D.M. dan A. tersebut memuat komitmen fee Rp30.000 per meter persegi untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses lapangan dan mediasi, serta Rp5.000 per meter persegi untuk SPH yang telah diselesaikan.
Luas transaksi yang disebutkan dalam dokumen itu mencapai 11 hektare.
DPP AKPERSI meminta penyidik menguji dasar pemberian fee, realisasi pembayaran, identitas penerima, mekanisme pembagian, serta jasa yang menjadi dasar pemberian uang tersebut.
Hal ini dinilai penting untuk memastikan apakah pembayaran merupakan imbalan jasa yang sah atau justru memiliki kaitan dengan dugaan pemberian keuntungan kepada aparatur pemerintahan karena jabatan maupun kewenangannya.
DPP AKPERSI juga meminta penyidik mencocokkan lokasi lahan Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi dengan informasi sengketa tanah yang berkaitan dengan proyek Anandaya Home Resort dan PT Anugerah Kreasi Propertama.
Penelusuran diperlukan untuk memastikan apakah objek dalam kuitansi pembayaran 26 September 2023 memiliki hubungan fisik maupun hukum dengan lahan yang menjadi objek sengketa tersebut.
Pemeriksaan diharapkan mencakup peta bidang, koordinat, batas tanah, luas, riwayat kepemilikan, dokumen peralihan hak, serta pihak yang menguasai dan memanfaatkan lahan.
Apabila ditemukan hubungan hukum atau transaksi dengan PT Anugerah Kreasi Propertama, DPP AKPERSI meminta penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan.
Penyebutan perusahaan tersebut merupakan bagian dari permintaan penelusuran objek tanah, bukan tuduhan bahwa perusahaan telah melakukan tindak pidana.
Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI, Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., menyampaikan bahwa laporan tersebut merupakan tindak lanjut penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen organisasi.
DPP AKPERSI meminta dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat mendapatkan perhatian khusus karena menyangkut keabsahan dokumen dan hak masyarakat atas tanah.
Organisasi itu juga menyatakan siap menyerahkan dokumen tambahan serta menghadirkan masyarakat yang memiliki keterangan relevan apabila dibutuhkan penyidik.












