Hukum & Kriminal

DPP AKPERSI Desak Bareskrim Panggil Sekdes Cikuda, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Aliran Dana Rp1,812 Miliar Disorot

93
×

DPP AKPERSI Desak Bareskrim Panggil Sekdes Cikuda, Dugaan Pemalsuan Tanda Tangan dan Aliran Dana Rp1,812 Miliar Disorot

Sebarkan artikel ini

Laporan resmi telah diterima Bareskrim Polri pada 4 November 2026. DPP AKPERSI meminta penyidik mengusut dugaan pemalsuan dokumen pertanahan, aliran pembayaran lahan, serta komitmen fee yang tercantum dalam sejumlah dokumen.

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menegaskan bahwa laporan tersebut merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum.

Menurut Rino, persoalan ini tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pertanahan.

Keabsahan dokumen, dugaan penggunaan tanda tangan masyarakat tanpa persetujuan, aliran dana pembayaran lahan, hingga komitmen fee harus ditelusuri secara menyeluruh.

Ia meminta Bareskrim bertindak objektif, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani laporan tersebut.

“Jangan sampai persoalan yang menyangkut hak masyarakat atas tanah berhenti hanya pada pemeriksaan dokumen administratif. Seluruh aliran dana dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan harus ditelusuri secara terang,” demikian sikap DPP AKPERSI.

Rino menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mendiskreditkan individu maupun badan usaha tertentu ataupun mendahului proses hukum. Namun, setiap dugaan yang disertai informasi dan dokumen pendukung patut diuji melalui mekanisme hukum.

DPP AKPERSI berharap Bareskrim Mabes Polri segera menelaah laporan yang telah diterima pada 4 November 2026 dan mengambil langkah sesuai kewenangan serta prosedur hukum.

Penyidik juga diminta berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor guna memperoleh data resmi mengenai riwayat hak, pemegang hak, peralihan hak, peta bidang, dan dokumen pertanahan yang relevan.

Bagi DPP AKPERSI, persoalan ini bukan semata-mata tentang nilai transaksi miliaran rupiah, melainkan juga menyangkut kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

DPP AKPERSI mendesak agar Sekdes Cikuda berinisial AA segera dimintai klarifikasi, dugaan pemalsuan tanda tangan diperiksa secara forensik, serta aliran dana Rp1,812 miliar ditelusuri hingga jelas siapa penerima dan pihak yang bertanggung jawab.

Seluruh pihak yang disebut dalam laporan tetap harus diperlakukan berdasarkan asas praduga tak bersalah. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan, penyidikan, dan alat bukti yang sah.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *