Senada, Datuk Iskandar Muda dari Fraksi PKS meminta pimpinan DPRD dan dinas terkait membantu menyelesaikan persoalan warga sekaligus memperkuat pengawasan terhadap dugaan praktik percaloan dalam pengurusan PBG.
“Jangan mengurus melalui media sosial atau calo yang tidak jelas. Gunakan konsultan yang memiliki kantor dan kuitansi sebagai bukti bahwa mereka memang berhak dan mampu mengurusnya. Pemerintah harus mengingatkan masyarakat agar tidak menjadi korban,” katanya.
Paul menegaskan, Komisi 4 DPRD Medan tetap mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perizinan bangunan. Namun, pemerintah juga harus memberikan pendampingan agar proses pengurusan PBG berlangsung transparan dan sesuai ketentuan.
Komisi 4 berharap kasus yang dialami Fadil menjadi peringatan bagi masyarakat untuk mengurus perizinan melalui jalur resmi serta memastikan legalitas konsultan sebelum menyerahkan uang.
Adapun dugaan pencatutan nama pejabat dan pemerasan yang disampaikan dalam RDP tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengaduan dan pemeriksaan oleh pihak berwenang.(Akbar)
