Menutup sesi, Dr. Sakka Pati dari Divhumas Polri bilang bahwa tantangan ke depan adalah bagaimana menyelaraskan UU KIP dengan UU PDP.
Pasalnya, keterbukaan informasi itu penting, tapi jangan sampai bikin data masyarakat bocor ke mana-mana.
Diskusi ini juga bahas hal-hal teknis kayak sengketa informasi, waktu respons permintaan data, sampai upaya bikin struktur PPID di semua unit Polri. Semua sepakat: reformasi informasi kudu jalan bareng, dari atas sampai bawah.
“Ini bukan sekadar diskusi. Ini bentuk komitmen bahwa Polri ingin dan sedang jadi institusi yang makin transparan dan dipercaya publik,” tutup Brigjen Tjahyono.(Akbar)
