TERITORIAL24.COM, ASAHAN-Pemkab Asahan berteked mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pengelolaan keuangan daerah.
Tekad tersebut disampaikan Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi dalam sambutannya ketika menerima kunjungan kerja Tim Supervisi BPK RI Perwakilan Sumatera Utara di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Jumat (07/03/2025).
“Pemeriksaan interim atas laporan keuangan Pemerintahan Daerah yang dilakukan BPK Perwakilan Sumatera Utara ini, merupakan amanah yang diberikan kepada BPK RI sesuai undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK,” ujar Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi dalam acara yang juga dihadiri Wakil Bupati Asahan Rianto SH MAP bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Drs Zainal Aripin Sinaga MH serta Asisten dan perangkat OPD itu.
Taufik mengatakan Pemkab Asahan memiliki komitmen tinggi dalam upaya memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Komitmen itu dengan tekad dan harapan Pemkab Asahan dapat kembali memperoleh predikat opini WTP dari BPK Perwakilan Sumatera Utara.
“Kami tetap bertekat dan berupaya serta berharap predikat opini WTP tersebut tetap berlanjut dan dapat terus dipertahankan,”katanya.
Taufik menambahkan, pihaknya menaruh harapan besar kepada tim pemeriksa, kiranya dapat memberikan masukan, saran serta pendapat dalam pemeriksaan itu. Karena laporan keuangan yang memenuhi standar kewajaran, pasti akan berdampak pada peningkatan nilai efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
“Pemeriksaan ini juga kami harapkan dapat menjadi media informasi dua arah antara tim pemeriksa BPK Perwakilan Sumatera Utara dengan perangkat Pemkab Asahan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai bahan koreksi dalam rangka penyempurnaan tugas di masa mendatang. Untuk itu, saya pesankan kepada seluruh Pimpinan OPD agar dapat menjadikan setiap kelemahan dan kesalahan sebagai pengalaman untuk perbaikan menuju arah yang lebih baik dan sempurna ke depan,” imbuh Taufik.
Taufik mengingatkan, kepada seluruh pimpinan OPD dan pihak terkait lainnya, jangan sampai membuat kesalahan yang sama terulang untuk kedua kalinya. Seperti keterlambatan pemberian data dan tindak lanjut rekomendasi BPK. Dia akan terus memantau setiap perkembangan atas pemeriksaan tersebut, karena dirinya sebagai penanggung jawab LKPD.
