TERITORIAL24.COM, MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumut menandatangani piagam kesepahaman untuk mewujudkan pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak.
Piagam ini merupakan hasil Musyawarah Kerja MUI Sumut yang diselenggarakan pada 21-23 Desember 2024.
Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Agus Fatoni, dalam kesempatan tersebut menyatakan bahwa Pemprov Sumut sangat membutuhkan peran tokoh agama dalam mendukung pembangunan di Sumut.
“Sinergitas dan kebersamaan akan membuat suasana Sumut menjadi lebih harmonis,” ujarnya saat acara penandatanganan di Rumah Dinas Gubernur, Medan, Selasa (14/1/2025).
Fatoni juga mengusulkan agar marbot masjid dan guru ngaji didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapatkan perlindungan asuransi.
Ia berbagi pengalaman ketika menjabat Pj Gubernur Sumatera Selatan, di mana marbot dan guru ngaji didaftarkan sebagai tenaga kerja sosial keagamaan di BPJS Ketenagakerjaan.
“Tenaga kerja formal dan informal perlu mendapat perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan karena peran ulama sangat penting,” tambah Fatoni.
Ketua Umum MUI Sumut, Maratua Simanjuntak, mengucapkan terima kasih kepada Pj Gubernur Sumut yang telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan MUI Sumut.
Ia menjelaskan bahwa MUI berperan sebagai pembina dan pemelihara kehidupan umat, khususnya dalam bidang akidah, syariah, dan akhlak, serta sebagai mitra pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
“MUI dan pemerintah selalu bekerja sama dan saling mendukung. Kami juga berharap Pemprov Sumut mendukung ulama, marbot masjid, dan pelaksanaan fatwa MUI,” kata Maratua.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemprov Sumut, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sumut, Basarin Yunus Tanjung, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Sumut, Juliadi Zurdani Harahap.(Anggi)
