TERITORIAL24.COM, Tanjungbalai–Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim dampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Nugraha meninjau langsung sejumlah Pulau-pulau milik Pemerintah Kota Tanjungbalai. Peninjauan dilakukan dari atas Jembatan Tabayang, Rabu (5/8/2026).
Hal ini sebagai tindak lanjut sebelumnya saat kunjungan ke Kanwil BPN Provsu dalam agenda koordinasi terkait penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (NPGT), serta percepatan penataan dan sertifikasi aset tanah maupun pulau-pulau milik Pemerintah Kota Tanjungbalai.
Dalam pantauan di lapangan, Wali Kota Mahyaruddin dan Kepala Kanwil BPN Provsu berkomitmen memperkuat dan mempercepat proses pengelolaan aset daerah agar lebih tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, serta mendukung perencanaan pembangunan yang berkelanjutan.
Disela kunjungan itu, Wali Kota Mahyaruddin dan Kakanwil BPN Provsu Nugraha ngobrol ringan membahas berbagai langkah strategis, antara lain percepatan penyusunan NPGT sebagai instrumen perencanaan pemanfaatan ruang dan tanah, inventarisasi aset tanah milik Pemerintah Kota Tanjungbalai, percepatan proses sertifikasi aset daerah, serta penataan dan legalisasi aset berupa pulau-pulau yang menjadi bagian dari wilayah administrasi Kota Tanjungbalai.
Wali Kota Tanjungbalai menyampaikan bahwa legalitas aset daerah merupakan salah satu prioritas Pemerintah Kota dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Dengan adanya dukungan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, terlebih hari ini Kepala Kanwil BPN Provsu datang langsung ke Kota Tanjungbalai hal ini tentunya bentuk dukungan penuh terbangunnya sinergitas dan kolaborasi Pemko Tanjungbalai dan BPN,” sebutnya.
Mahyaruddin berharap, seluruh tahapan penataan aset dapat berjalan lebih cepat dan tepat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui peninjauan dan monitoring langsung yang dilakukan, Wali Kota Mahyaruddin mengatakan Pemko Tanjungbalai berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dengan BPN dalam rangka memberikan kepastian hukum atas aset daerah, mengoptimalkan pemanfaatan aset pemerintah, serta mendukung pembangunan Kota Tanjungbalai yang tertib, maju, dan berkelanjutan.
